Tugas Perekonomian Indonesia (SOFTSKILL) - Jurnal 1

SISTEM EKONOMI KOPERASI SEBAGAI SOLUSI MASALAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Sampai saat ini, belum jelas sistem ekonomi apa yang dianut oleh bangsa Indonesia. Apapun sistem ekonomi Indonesia yang dianut, yang jelas sampai saat ini perekonomian Indonesia makin tertinggal dibanding negara-negara ASEAN yang lain yang dulu justru di bawah Indonesia. Perekonomian Indonesia juga masih belum memihak pada kepentingan rakyat banyak. Semenjak Negara Indonesia merdeka, sebenarnya Bung Hatta telah mencanangkan sistem ekonomi koperasi bagi bangsa Indonesia. Bahkan sistem ekonomi koperasi ini telah dituangkan dalam UUD ‘1945, khususnya pasal 33. Namun dalam kenyataannya, pemerintah (bangsa) Indonesia tidak pernah konsekuen dengan pasal 33 tersebut dalam menjalankan roda perekonomian nasional. Barangkali inilah yang menyebabkan perekonomian Indonesia terus menghadapi permasalahan yang kronis. Apabila sistem ekonomi koperasi dikaji secara mendasar, sebenarnya koperasi memiliki karakteristik yang amat sesuai dengan situasi dan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang tidak mungkin jika sistem ekonomi koperasi dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan perekonomian Indonesia.

Solusi untuk memecahkan masalah perekonomian bangsa Indonesia tersebut sedikit banyak tentu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia. Samuelson dan Nordhaus (2001: 9) menyebutkan tiga sistem ekonomi yang berpengaruh terhadap pemecahan masalah ekonomi. Ketiga sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi pasar (liberalis), sistem ekonomi terpimpin (sosialis), dan sistem ekonomi campuran.

1.     Sistem Ekonomi Pasar (Liberalis)

Adapun yang dimaksud sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana perusahaan individual dan swasta membuat keputusan mengenai what, how,dan for whom didasarkan pada pasar. Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam membuat keputusan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. 

2. Sistem Ekonomi Terpimpin (Sosialis)

Di dalam sistem ekonomi ini pemerintah mengatur seluruh keputusan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga menguasai seluruh sarana produksi, dan masyarakat tinggal melaksanakan keputusan pemerintah yang terkait dengan kegiatan ekonomi.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Di dalam masyarakat kontemporer tidak ada yang melaksanakan 100% satu sistem ekonomi (ekonomi pasar atau ekonomi terpimpin). Ada pula negara yang sebagian besar keputusan ekonominya diatur oleh pemerintah, dan sebagian lagi diserahkan pada pasar (campuran). Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi (Dawam Raharjo, 1997: xii). Sistem demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.  Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pasar saja. Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional. Namun Pemerintah tidak memberlakukan sistem koperasi ini secara konsekuen.

Sistem Ekonomi Koperasi

Menurut UU Perkoperasian yang berlaku sampai saat ini, yaitu UU No. 25 Tahun 1992, ”Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”. (Sugiharsono, 2001: 9). Dalam pengertian koperasi tersebut terkandung nilai-nilai dasar koperasi, antara lain:

1. Koperasi sebagai Badan Usaha
2. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat 
3. Asas Kekeluargaan 
4. Prinsip Koperasi yang meliputi 7 aspek, yaitu:
   • Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka 
   • Pengelolaan koperasi dilaksanakan secara demokratis 
   • Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing anggota. 
   • Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 
   • Kemandirian 
   • Pendidikan Perkoperasian 
   • Kerja sama antarkoperasi

Unsur sosialis tampak dominan dalam koperasi dengan dijunjung-tingginya prinsip kebersamaan serta kesamaan hak dan kewajiban bagi anggota koperasi.

Di samping itu, prinsip kekuasaan tertinggi di tangan anggota juga merupakan prinsip sentralisasi kekuasaan yang demokratis. Di sisi lain, unsur liberal juga tampak dalam koperasi dengan diakuinya prinsip keadilan (bagi anggota yang memiliki partisipasi/prestasi tinggi dalam koperasi akan memperoleh bagian pendapatan yang tinggi pula). Di samping  itu, prinsip sukarela juga dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam koperasi. Dengan demikian sistem ekonomi koperasi merupakan suatu sistem ekonomi yang berbau sosialis dan liberalis, meski bau sosialisnya cenderung lebih dominan.

Koperasi sebagai solusi masalah Perekonomian Indonesia :

1. Koperasi dan Kemiskinan

Dalam hal ini, koperasi akan menjadi wadah kegiatan ekonomi rakyat yang pada umumnya merupakan kelompok menengah ke bawah (miskin). Mereka akan dapat mengembangkan kegiatan ekonominya, sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.

2. Koperasi dan Ketidakmerataan Pendapatan

Apabila manajemen koperasi dilaksanakan secara benar dan profesional, maka

rakyat yang menjadi anggota koperasi akan meningkat taraf hidupnya sesuai dengan tujuan koperasi dan ketidakmerataan pendapatan antara masyarakat kecil dengan masyarakat menengah ke atas akan semakin diperkecil dengan adanya peningkatan pendapatan rakyat kecil yang dibina melalui koperasi.

3. Koperasi dan Pengangguran

Apabila koperasi dapat berkembang dan mampu membina kegiatan ekonomi di setiap wilayah kecamatan di seluruh Indonesia, tentu pengangguran akan semakin berkurang karna terciptanya lapangan pekerjaan.

4. Koperasi dan Inflasi

Apabila koperasi dikelola secara benar dan profesional, dengan memperhatikan  prinsip-prinsip koperasi maka tidak mustahil bahwa koperasi akan dapat mempercepat perluasan produksi dan pada akhirnya akan dapat mengendalikan kenaikan harga komoditi (inflasi).

5. Koperasi dan ketergantungan terhadap luar negeri

Dalam kasus ini, tampaknya koperasi tidak mampu berbuat lebih banyak. Ketergantungan ekonomi terhadap luar negeri cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor politik luar negeri pemerintah kita.

Kesimpulan

Sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi memiliki karakteristik sosialis  dan liberalis, di mana karakter sosialis cenderung lebih dominan. Karakter koperasi ini tampaknya tidak berbeda dengan karakter budaya bangsa Indonesia, karena koperasi pada dasarnya memang merupakan kristalisasi dari budaya sosial-ekonomi bangsa Indonesia. Dengan karakternya tersebut, koperasi memiliki keunggulan untuk menjadi solusi permasalahan perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, apabila sistem ekonomi koperasi diterapkan secara konsekuen dan berkelanjutan, Insya Allah permasalahan ekonomi yang sampai saat ini masih membelenggu bangsa Indonesia, secara perlahan-lahan akan dapat teratasi.

ROSIE KHOIRUNNISYA

26212696
1EB07